[Tugas Mingguan II Kebijakan Keuangan dan Politik Perpajakan] Pemerintah dalam Keuangan Publik

1.     

 

Nama: Panji Perkasa Harahap

Nim: 180903126

Mata Kuliah: Kebijakan Keuangan dan Politik Perpajakan (B)

Dosen Pengampu: Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.I.P., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 D    Dalam keuangan publik, bagaimana para ahli kebijakan keuangan publik menetapkan peran pemerintah yang optimal?

Jawab:

Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya “The Government’s Role in Economy (2017), Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu:

·         Untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk didalamnya penyediaan barang publik,

·         Mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta

·         Mendorong kompetisi/persaingan pasar yang sehat.

Di dunia ilmu makroenomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian.

Contohnya seperti, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator, pengumpul pajak, pemilik aset dan penyedia layanan publik, sementara Amerika memposisikan pemerintahnya sebagai penyedia layanan publik, regulator, pengawas, dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengelolan aset.

Berdasarkan praktik yang ada, secara umum, intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu

·         Adakalanya cukup sebagai regulator dan supervisor

·         Adakalanya harus bertindak sebagai penyedia dan pengelola (provider dan manajer).

Provider dan Manajer dibagi menjadi dua fungsi, yaitu

·         Penyedia layanan dan barang publik

·         Penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar

2.       Apakah suatu aktivitas yang sekarang dilaksanakan pemerintah, akan lebih efisien diambil alih oleh swasta?

Jawab:

Menurut saya, jika suatu aktivitas yang dilaksanakan pemerintah diambil alih begitu saja oleh swasta maka tidak akan terjadinya efisien tersebut. Jika dikuasai oleh swasta tanpa campur tangan (intervensi) dari pemerintah, maka dapat terjadinya hal seperti berikut:

·         Ketidakstabilan pasar, yang dimana swasta dapat memonopoli harga menyebabkan harga tidak efisien bagi masyarakat

·         Pasar tidak lengkap, yang dimana sifatnya terbatas menyebabkan high cost

·         Swasta tidak sanggup menyediakan barang publik yang dibutuhkan khalayak ramai

·         Kegagalan informasi

Pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya, memiliki peran yang sangat penting, yaitu:

·         Regulasi, Undang-undang dan tata tertib yang mengatur sistem perekonomian yang memfasilitasi aktivitas ekonomi msyrkt.

·         Eksternalitas, Mengatur dan mencegah dampak eksternalitas yg disebabkan oleh aktivitas pelaku ekonomi

·         Alokasi, mengusahakan agar sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh khalayak ramai.

·         Distribusi, mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera.

·         Stabilisasi, kebijakan ini digunakan untuk pencapaian tujuan makro secara optimal

3.       Apa yang dimaksud pure public goods?

Pure Public Goods adalah barang-barang yang benar tidak memiliki daya saing dalam konsumsinya dan tidak ada pengecualian bagi siapapun, semua orang dapat menikmatinya, tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. barang ini tidak akan mengurangi konsumsi/manfaat orang lain, walaupun kita memakainya juga.

Suatu barang dapat dikatakan “Pure Public Goods” jika sepenuhnya memenuhi kedua sifat ini, yaitu:

·         Non Rivalry, yaitu yang dimana penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain.

·         Non Exclusion, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi semua orang, baik orang tersebut membayar maupun tidak membayar dalam mengkonsumi barang atau jasa tersebut, ia tetap memperoleh manfaat.

“Pure public goods have two critical properties. The first is that it is not feasible to ration their use. The second is that it is not desirable to ration their use.” (Stiglitz, 188:199).

Menurut Stiglitz, Pure Public Goods adalah barang publik murni yang memiliki dua sifat kritis. Yang pertama adalah tidak layak untuk menjatah penggunaannya. Yang kedua adalah tidak diinginkan untuk menjatah penggunaannya.

Contoh Pure Public Goods, seperti: Lampu lalu lintas, udara, cahaya matahari, dll.

4.       Dinegara berkembang, ada kecenderungan pemerintah membiayai proyek dan program pembangunan berdasarkan utang luar negeri, bagaimana pendapat anda? Apa solusi bagi negara atau pemerintah dalam mengatasi utang luar negeri?

Jawab:

Menurut saya, negara berkembang memang kerap membiayai proyek pembangunan berdasarkan dari utang luar negeri dikarenakan kendala modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah dan masyarakat yang jumlahnya masih minim untuk sebuah proyek/pembangunan yang membutuhkan modal yang relatif besar.

Utang luar negeri digunakan secara efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, ada dua hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan utang bisa efektif, yaitu penggunaan utang harus diarahkan untuk membiayai investasi publik dan rasio utang terhadap PDB, jumlahnya harus relatif rendah.

Solusi pemerintah dalam mengatasi utang, yaitu:

·         Meningkatkan pendapatan negara dan menggalakkan penerimaan pajak, dengan meminimalisasi kebocoran pajak dan memaksimalkan potensi pajak yang dimiliki Indonesia, karena penerimaan pajak masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pajak yang dimiliki

·         Meningkatkan dan menjaga cadangan devisa, untuk menjaga stabilitas rupiah juga digunakan untuk membayar utang luar negeri pemerintah.

·         Mengurangi subsidi yang tidak terlalu penting dan mengalihkannya ke pembangunan yang dapat berkontribusi langsung pada masyarakat

·         Menghemat anggaran dan dana belanja negara

·         Memaksimalkan SDA yang ada dan mengurangi impor barang

·         Meningkatkan daya beli masyarakat

 

Referensi

Mike Moffat ,“The Government’s Role in Economy (2017)

Stiglitz, 188:199